Pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi Masyarakat
27 November 2025 || Author : Admin
Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sarana resmi pemerintah yang menyediakan akses mudah, cepat, dan terbuka terhadap seluruh produk hukum. Keberadaan JDIH menjadi sangat penting dalam mewujudkan pelayanan informasi hukum yang transparan serta mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat.
Di Kabupaten Padang Pariaman, JDIH Setda Padang Pariaman hadir sebagai portal utama yang menghimpun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, keputusan kepala daerah, serta berbagai artikel edukasi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
JDIH memastikan bahwa dokumen hukum yang disediakan adalah resmi, valid, dan selalu diperbarui. Melalui platform ini, masyarakat dapat:
• Mengetahui aturan hukum terbaru.
• Mengakses dokumen tanpa harus datang ke kantor.
• Menghindari penyebaran informasi hukum yang keliru atau tidak bersumber jelas.
Fitur yang disediakan pun mudah dipahami, mulai dari menu pencarian produk hukum, berita hukum, hingga artikel edukatif.
Manfaat JDIH bagi Pemerintah dan Masyarakat
a. Bagi Masyarakat
• Mempermudah mencari dasar hukum dari kegiatan atau urusan administrasi.
• Meningkatkan pemahaman terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.
• Mengurangi potensi sengketa akibat salah tafsir aturan.
b. Bagi Pemerintah
• Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan.
• Menjadi rujukan resmi dalam penyusunan kebijakan.
• Mempercepat proses diseminasi dan publikasi produk hukum daerah.
• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan informasi hukum.
Melalui JDIH, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen menghadirkan layanan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan JDIH, masyarakat dapat lebih memahami aturan yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan budaya sadar hukum di daerah.
Sumber/Referensi : JDIH Kab. Padang Pariaman
Berita Lainnya
- PENTINGNYA ETIKA KOMUNIKASI BAGI ASN DI MEDIA SOSIAL
- MENGENAL APA ITU POSBANKUM DI NAGARI
- PENTINGNYA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAGI MASYARAKAT
- PADANG PARIAMAN RAIH PENGHARGAAN NON LITIGATION PEACEMAKER SUMATERA BARAT UNTUK NAGARI CAMPAGO DAN NAGARI KURANJI HULU
- LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025
Berita Populer
- PENTINGNYA ETIKA KOMUNIKASI BAGI ASN DI MEDIA SOSIAL
- MENGENAL APA ITU POSBANKUM DI NAGARI
- PENTINGNYA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAGI MASYARAKAT
- PADANG PARIAMAN RAIH PENGHARGAAN NON LITIGATION PEACEMAKER SUMATERA BARAT UNTUK NAGARI CAMPAGO DAN NAGARI KURANJI HULU
- LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025
Produk Hukum
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 338/KEP/BPP/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 234/KEP/BPP/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
- KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 337/KEP/BPP/2025 TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG UTARA KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2023-2031
Produk Hukum Populer
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 LAMPIRAN II TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGRAN 2019
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN