Pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi Masyarakat
27 November 2025 || Author : Admin
Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sarana resmi pemerintah yang menyediakan akses mudah, cepat, dan terbuka terhadap seluruh produk hukum. Keberadaan JDIH menjadi sangat penting dalam mewujudkan pelayanan informasi hukum yang transparan serta mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat.
Di Kabupaten Padang Pariaman, JDIH Setda Padang Pariaman hadir sebagai portal utama yang menghimpun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, keputusan kepala daerah, serta berbagai artikel edukasi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
JDIH memastikan bahwa dokumen hukum yang disediakan adalah resmi, valid, dan selalu diperbarui. Melalui platform ini, masyarakat dapat:
• Mengetahui aturan hukum terbaru.
• Mengakses dokumen tanpa harus datang ke kantor.
• Menghindari penyebaran informasi hukum yang keliru atau tidak bersumber jelas.
Fitur yang disediakan pun mudah dipahami, mulai dari menu pencarian produk hukum, berita hukum, hingga artikel edukatif.
Manfaat JDIH bagi Pemerintah dan Masyarakat
a. Bagi Masyarakat
• Mempermudah mencari dasar hukum dari kegiatan atau urusan administrasi.
• Meningkatkan pemahaman terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.
• Mengurangi potensi sengketa akibat salah tafsir aturan.
b. Bagi Pemerintah
• Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan.
• Menjadi rujukan resmi dalam penyusunan kebijakan.
• Mempercepat proses diseminasi dan publikasi produk hukum daerah.
• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan informasi hukum.
Melalui JDIH, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen menghadirkan layanan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan JDIH, masyarakat dapat lebih memahami aturan yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan budaya sadar hukum di daerah.
Sumber/Referensi : JDIH Kab. Padang Pariaman
Berita Lainnya
- PENTINGNYA ETIKA KOMUNIKASI BAGI ASN DI MEDIA SOSIAL
- MENGENAL APA ITU POSBANKUM DI NAGARI
- PENTINGNYA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAGI MASYARAKAT
- PADANG PARIAMAN RAIH PENGHARGAAN NON LITIGATION PEACEMAKER SUMATERA BARAT UNTUK NAGARI CAMPAGO DAN NAGARI KURANJI HULU
- LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025
Berita Populer
- PENTINGNYA ETIKA KOMUNIKASI BAGI ASN DI MEDIA SOSIAL
- MENGENAL APA ITU POSBANKUM DI NAGARI
- PENTINGNYA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAGI MASYARAKAT
- PADANG PARIAMAN RAIH PENGHARGAAN NON LITIGATION PEACEMAKER SUMATERA BARAT UNTUK NAGARI CAMPAGO DAN NAGARI KURANJI HULU
- LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025
Produk Hukum
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
- KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 376/KEP/BPP/2025 TENTANG PENETAPAN RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI, PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026
-
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
-
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
- UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
Produk Hukum Populer
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 LAMPIRAN II TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGRAN 2019
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN