Padang Pariaman Raih Penghargaan Non Litigation Peacemaker Sumatera Barat untuk Nagari Campago dan Nagari Kuranji Hulu
12 October 2026 || Author : Admin
Padang Pariaman Raih Penghargaan Non Litigation Peacemaker Sumatera Barat untuk Nagari Campago dan Nagari Kuranji Hulu
Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Padang Pariaman kembali mendapatkan prestasi penghargaan pada ajang Non Litigation Peacemaker (NLP) Award tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dua nagari sekaligus, yakni Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung dalam dan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang, berhasil menerima penghargaan sebagai nagari pelaksana terbaik dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi.
Penghargaan NLP ini diberikan kepada nagari yang dinilai sukses mendorong penyelesaian masalah hukum dan sosial tanpa jalur peradilan, melalui pendekatan musyawarah serta penguatan kelembagaan nagari. Kabupaten Padang Pariaman, melalui dua nagari tersebut, dinilai mampu menjalankan peran sebagai fasilitator perdamaian sekaligus penggerak budaya dialog. Kabupaten padang Pariaman menerima Penghargaan NLP Provinsi Sumatera Barat untuk Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang. Non Litigation Peacemaker adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang memiliki integritas dan prestasi dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya tanpa menempuh jalur hukum formal.
Dengan diterimanya Pengahargaan Non-Litigation Peacemaker ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap semakin banyak nagari yang memperkuat layanan hukum non-litigasi sebagai bagian dari inovasi pemerintah nagari. Keberhasilan Nagari Campago dan Nagari Kuranji Hulu diharapkan dapat menjadi contoh bagi nagari lain dalam membangun budaya damai, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
Sumber/Referensi :
1. Data Bagian Hukum Setdakab. Padang Pariaman.
2. Artikel Berita Kanwil Kemenkum https://kaltim.kemenkum.go.id/berita-utama/wujudkan-non-litigation-peacemaker-kanwil-kemenkum-kaltim-libatkan-bagian-hukum-pemkot-bontang-dalam-proses-penilaian.
Berita Lainnya
Berita Populer
Produk Hukum
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR: 134.4/12/KESBER/TPKS/2026 TENTANG SINEGRITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
- KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR: 134.4/11/KESBER/TPKS/2026 TENTANG SINEGRITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
- KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR: 134.4/10/KESBER/TPKS/2026 TENTANG SINEGRITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Produk Hukum Populer
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 LAMPIRAN II TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGRAN 2019
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
- PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN