ABSTRAK

:

-

untuk melaksanakan Ketentuam  Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dan Keputusan Bersarna Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KVTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 mengenai pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

-

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah  : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 47 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; No. 35 Tahun 2023; Permen PU No. 1 Tahun 2021; PERDAKAB Padang Pariaman No. 1 Tahun 2024

-

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pengecualian objek BPHTB bagi MBR yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR. Kriteria tersebut mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dan kawasan permukiman

Catatan

:

-

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024

-

-

Lamp : 1 Hlm