21 September 2017
Login
PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

BAGIAN HUKUM NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM TUGAS

Membantu Bupati dalam merumuskan, melaksanakan serta mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum dan HAM, pengelolaan dokumentasi hukum dan perpustakaan serta pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

FUNGSI

Pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum dan HAM kepada semua unsur Pemerintahan Kabupaten atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas. Pembinaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten. Penelaah produk - produk hukum dan evaluasi pelaksanaanya. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta urusan rumah tangga. Pelaksanaan pembinaan pegawai. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. URAIAN TUGAS Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyela rasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas. Mengarahkan perumusan Konsep Rancangan Produk Hukum Daerah meliputi : Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Buati, Instruksi Bupati serta peraturan pelaksanaan lainnya berdasarkan data, usulan dan petunjuk yang lebih tinggi. Mengarahkan evaluasi penerapan produk hukum daerah melalui penelaah dan pemantauan atas pelaksanaannya di lapangan guna penyempurnaan, perubahan atau pergantian Peraturan Daerah/Peraturan Bupati. Melaksanakan penginformasian Produk Hukum Daerah melalui sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum serta penyebarluasan lembaran lepas, pemuatan dan penandatanganan lembaran daerah, berita daerah dan tambahan lembaran daerah. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi atas Rancangan Perda SOTK, Bidang Tata Ruang, Retribusi, Wilayah dan APBD serta Perda lain kepada Gubernur. Mengkoordinasikan penyampaian Raperda kepada DPRD dan menyampaikan Perda ke pemerintah setelah ditetapkan. Mengarahkan penelaahan dan pengkajian muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undngan yang lebih tinggi. Menyelenggarakan pembinaan di bidang hukum kepada masyarakat dan aparatur melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Mengkoordinasikan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada pemerintah kabupaten diluar peradilan serta pendampingan perkara-perkara perdata dan tata usaha negara. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penegakan HAM. Mengarahkan penyelarasan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah bersama panitia RANHAM Kabupaten Wonosobo. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TUGAS

Mengkoordinasikan perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan produk hukum kabupaten, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan.

URAIAN TUGAS Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas. Meneliti dan mengkaji konsep Raperda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati guna penyelarasan dan penyempurnaan sesuai dengan ranah penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Mengarahkan evaluasi penerapan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati melalui penelahan dan pemantauan atas pelaksanaannya di lapangan guna penyusunan, perubahan atau pergantian Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati. Membantu melaksanakan koordinasi dan konsultasi atas Rancangan Perda Bidang Tata Ruang, Retribusi, Pajak dan APBD kepada Gubernur. Menyusun sambutan Bupati dalam rangka pengajuan Raperda serta menyiapkan bahan Raperda yang akan dikirim kepada DPRD. Melaksanakan kegiatan rapat kordinasi, dan rapat teknik lainnya dalam rangka penyusunan Perda. Menyiapkan Perda yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Gubernur dan Mendagri serta mengkoordinasikan hasil evaluasi pemerintah untuk ditindak lanjuti. Menyiapkan naskah dinas dalam rangka pengkajian konsep rancangan Perda/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati kepada Bupati serta pengundangannya dalam Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN HAM TUGAS

Mengumpulkan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum, HAM dan pelayanan bantuan hukum serta melaksanakan/mengkoordinasikan pembinaan dan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

URAIAN TUGAS Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahunan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas. Melaksanakan penelahan dan pengkajian muatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya guna penyelarasan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Melaksanakan pembinaan di bidang hukum kepada masyarakat dan aparatur melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Melaksanakan pemberian perlindungan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada pemerintahan kabupaten diluar peradilan serta pendampingan dalam perkara - perkara perdata dan TUN. Menyusun perumusan bahan - bahan kebijakan penegakan HAM dengan melalui analisa atas data - data pelanggaran HAM dan laporan -laporan panitia RANHAM. Melaksanakan Penyelarasan Rancangan Perda dalam upaya penegakan HAM melalui rapat-rapat pembahasan bersama panitia RANHAM. Menginventarisasi data pelanggaran HAM dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna bahan penyusunan perumus wilayah penegakan HAM. Melaksanakan monitoring , evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagi bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM DAN PERPUSTAKAAN TUGAS

Melaksanakan dokumentasi dan publikasi produk - produk hukum, menebitkan Lembaran Daerah, mengatur penyebarluasan produk Hukum dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dan Perpustakaan.

URAIAN TUGAS Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyela rasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas. Menghimpun dan mengdokumentasi bahan - bahan dokumentasi hukum berupa naskah Peraturan Daerah , Peraturan Bupati, Instruksi Bupati dan peraturan lainya guna pengkodifikasian Peraturan Perundangan Daerah , dalam media cetak , elektronik dan media lainya. Melaksanaan penyimpanan pengelolaan dan pemeliharaan bahan bahan dokumentasi hukum secara manual maupun elektrik. Melaksanakan pencatatan statistik maupun karkotik di bidang peraturan perundangan. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan melalui media cetak, elektrik maupun media lainya. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Melaksanakan monitoring , evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan , menyampaikan saran dan pertimbangan sebagi bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

KONSULTASI HUKUM
Nama
Email
Deskripsi


FORUM DISKUSI
KONTAK
Nagari
Parit Malintang
Kecamatan
Enam Lingkung
Telepon
(0751) 697367
Fax
(0751) 697267
Kode Pos
25584
Copyright @ Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2017
test